http://4.bp.********.com/-GvCchluwha0/VlLDecfjY3I/AAAAAAAABEA/gUd_EcTG5w0/s640/fahri.jpg
Ada yang menarik dari pengajuan rancangan anggaran pendapatan dan belanja di tahun 2018. Untuk tahun depan, DPR dikabarkan meminta anggaran hingga Rp 7,2 triliun. Jumlah ini naik drastis dari anggaran tahun ini yang hanya Rp 4,3 triliun. Salah satu poin dalam rancangan anggaran itu adalah biaya pembangunan apartemen bagi anggota DPR.
Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah berpendapat bahwa rencana gedung apartemen tersebut memiliki tujuan yang mulia, yakni untuk memudahkan kerja anggota DPR . Adanya apartemen yang terintegrasi akan membuat para anggota dewan bisa mendapatkan tempat hunian yang tak jauh dari kantor.
Fahri sebut ide ini sudah ada sejak lama.
Fahri Hamzah mengklaim bahwa ide apartemen untuk DPR sebenarnya sudah ada sejak periode 2009-2014. Namun, ide ini keburu ditolak oleh publik. Dia menegaskan bahwa ide pembangunan apartemen lebih baik daripada membangun mall di lahan bekas Taman Ria Senayan tersebut.
Bahkan, politikus PKS ini juga menilai bahwa pembangunan apartemen akan menghemat anggaran DPR. Pasalnya, anggota DPR tak perlu lagi terkendala oleh kemacetan di jalan raya atau jarak yang jauh. Selain itu, jika ingin menghubungi anggota DPR masyarakat akan lebih mudah karena tidak perlu jauh-jauh.
Penggunaan anggaran seharusnya didasari kepentingan rakyat.
Sudah bisa ditebak, rencana itu pun menuai protes. Media memberitakan bahwa salah satu partai yang sudah menyampaikan pendapatnya adalah PDI Perjuangan. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menyatakan pihaknya masih belum menentukan sikap. Namun, dia menilai usulan anggaran yang diajukan oleh DPR seharusnya didasari kepentingan rakyat.
DPR, kata dia, juga harus memahami skala prioritas politik alokasi dan distribusi anggaran negara. Mereka tak boleh lupa bahwa pemakaian anggaran belanja DPR harus bermuara pada kepentingan masyarakat banyak.
Menanggapi hal itu, pengamat publik yang juga Direktur Eksekutif Centre for Budget Analisys ( CBA) Uchok Sky Khadafi mengingatkan agar DPR mengurungkan niatnya minta dibangunkan apartemen. Permintaan yang dianggapnya 'genit' itu hanya menghambur-hamburkan uang negara saja.
"Sebaiknya DPR urungkan keinginannya itu. Harusnya mereka sadar bahwa masih ada rakyat miskin saat ini, dimana tempat tinggalnya hanya beratapkan rumbia, lantai rumahnya beralaskan tanah liat dan ketika hujan jadi becek. Jangankan bicara mesin pendingin (AC) seperti di apartemen-apartemen pada umumnya, untuk makan pun rakyat miskin ini kesusahan," kata Aktivis 98 itu saat dihubungi wartawan di Jakarta.
Lanjut Uchok, pembangunan apartemen untuk para wakil rakyat itu, hanya menghambur-hamburkan duit negara.
"Karena apartemen tersebut nantinya juga bukan ditempati anggota dewan. Coba lihat perumahan angota dewan di Kalibata, saat ini perumahaan tersebut, semuanya tidak ditempati oleh anggota dewan. Makanya apartemen yang akan dibangun akan serupa nasibnya seperti perumahan DPR di Kalibata, dimana yang menempati bisa keluarga, kader partai atau tenaga ahli DPR. Akibatnya anggaran pemeliharaan fasilitas DPR disalahgunakan peruntukannya," tegas Uchok.
Dia juga mengingatkan, DPR jangan 'genit' dan seperti anak TK, dengan mengajukan permintaan yang aneh-aneh.
"Seharusnya, DPR itu dewasa dalam berpikir, dan meminta sesuatu. Lihat dong anggaran APBN setiap tahun defisit. Maka batalkan itu khayalan minta apartemen baru," tuturnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, "Anggota DPR pada masa datang, mesti tinggal di dekat DPR. Itu ide dari perluasan (kawasan). Kalau dia tinggal dekat DPR, dia tidak ada alasan macet. Karena jalan kaki dari Taman Ria ke sini (DPR)," kata Fahri Hamzah dalam sebuah diskusi di DPR kemarin.
Dan yang menghebohkannya lagi, bukan cuma berhenti disitu. Tapi DPR juga minta gedung baru lagi karena katanya gedung DPR yang sekarang sudah "MIRING"
Menanggapi itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, melalui akun twit**ter-nya @mohmafudmd mengatakan bahwa pimpinan DPR yang menyebut gedung DPR miring itu lah yang tidak waras.
"Hasil penelitian PU gedung DPR tidak miring. Yang bilang miring itulah yang miring," kata Mahfud, Senin (14/8/2017).
Ada yang menarik dari pengajuan rancangan anggaran pendapatan dan belanja di tahun 2018. Untuk tahun depan, DPR dikabarkan meminta anggaran hingga Rp 7,2 triliun. Jumlah ini naik drastis dari anggaran tahun ini yang hanya Rp 4,3 triliun. Salah satu poin dalam rancangan anggaran itu adalah biaya pembangunan apartemen bagi anggota DPR.
Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah berpendapat bahwa rencana gedung apartemen tersebut memiliki tujuan yang mulia, yakni untuk memudahkan kerja anggota DPR . Adanya apartemen yang terintegrasi akan membuat para anggota dewan bisa mendapatkan tempat hunian yang tak jauh dari kantor.
Fahri sebut ide ini sudah ada sejak lama.
Fahri Hamzah mengklaim bahwa ide apartemen untuk DPR sebenarnya sudah ada sejak periode 2009-2014. Namun, ide ini keburu ditolak oleh publik. Dia menegaskan bahwa ide pembangunan apartemen lebih baik daripada membangun mall di lahan bekas Taman Ria Senayan tersebut.
Bahkan, politikus PKS ini juga menilai bahwa pembangunan apartemen akan menghemat anggaran DPR. Pasalnya, anggota DPR tak perlu lagi terkendala oleh kemacetan di jalan raya atau jarak yang jauh. Selain itu, jika ingin menghubungi anggota DPR masyarakat akan lebih mudah karena tidak perlu jauh-jauh.
Penggunaan anggaran seharusnya didasari kepentingan rakyat.
Sudah bisa ditebak, rencana itu pun menuai protes. Media memberitakan bahwa salah satu partai yang sudah menyampaikan pendapatnya adalah PDI Perjuangan. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menyatakan pihaknya masih belum menentukan sikap. Namun, dia menilai usulan anggaran yang diajukan oleh DPR seharusnya didasari kepentingan rakyat.
DPR, kata dia, juga harus memahami skala prioritas politik alokasi dan distribusi anggaran negara. Mereka tak boleh lupa bahwa pemakaian anggaran belanja DPR harus bermuara pada kepentingan masyarakat banyak.
Menanggapi hal itu, pengamat publik yang juga Direktur Eksekutif Centre for Budget Analisys ( CBA) Uchok Sky Khadafi mengingatkan agar DPR mengurungkan niatnya minta dibangunkan apartemen. Permintaan yang dianggapnya 'genit' itu hanya menghambur-hamburkan uang negara saja.
"Sebaiknya DPR urungkan keinginannya itu. Harusnya mereka sadar bahwa masih ada rakyat miskin saat ini, dimana tempat tinggalnya hanya beratapkan rumbia, lantai rumahnya beralaskan tanah liat dan ketika hujan jadi becek. Jangankan bicara mesin pendingin (AC) seperti di apartemen-apartemen pada umumnya, untuk makan pun rakyat miskin ini kesusahan," kata Aktivis 98 itu saat dihubungi wartawan di Jakarta.
Lanjut Uchok, pembangunan apartemen untuk para wakil rakyat itu, hanya menghambur-hamburkan duit negara.
"Karena apartemen tersebut nantinya juga bukan ditempati anggota dewan. Coba lihat perumahan angota dewan di Kalibata, saat ini perumahaan tersebut, semuanya tidak ditempati oleh anggota dewan. Makanya apartemen yang akan dibangun akan serupa nasibnya seperti perumahan DPR di Kalibata, dimana yang menempati bisa keluarga, kader partai atau tenaga ahli DPR. Akibatnya anggaran pemeliharaan fasilitas DPR disalahgunakan peruntukannya," tegas Uchok.
Dia juga mengingatkan, DPR jangan 'genit' dan seperti anak TK, dengan mengajukan permintaan yang aneh-aneh.
"Seharusnya, DPR itu dewasa dalam berpikir, dan meminta sesuatu. Lihat dong anggaran APBN setiap tahun defisit. Maka batalkan itu khayalan minta apartemen baru," tuturnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, "Anggota DPR pada masa datang, mesti tinggal di dekat DPR. Itu ide dari perluasan (kawasan). Kalau dia tinggal dekat DPR, dia tidak ada alasan macet. Karena jalan kaki dari Taman Ria ke sini (DPR)," kata Fahri Hamzah dalam sebuah diskusi di DPR kemarin.
Dan yang menghebohkannya lagi, bukan cuma berhenti disitu. Tapi DPR juga minta gedung baru lagi karena katanya gedung DPR yang sekarang sudah "MIRING"
Menanggapi itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, melalui akun twit**ter-nya @mohmafudmd mengatakan bahwa pimpinan DPR yang menyebut gedung DPR miring itu lah yang tidak waras.
"Hasil penelitian PU gedung DPR tidak miring. Yang bilang miring itulah yang miring," kata Mahfud, Senin (14/8/2017).
