TEMPO.CO, Jakarta - Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama menilai kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga saat ini masih rendah. Menurut Ketua ISNU, Ali Masykur Musa, pertumbuhan ekonomi saat ini sebagian besar masih ditopang oleh sektor non-tradable yang bersifat padat modal sehingga daya serap terhadap tenaga kerja rendah.
"Akibatnya, kemiskinan dan mengurangi pengangguran terus menurun," kata Ali dalam konfrensi pers persiapan Rapat Pimpinan Nasional ISNU, di Restoran Kelapa Dua, Senayan, Jakarta, Rabu, 27 Februari 2013.
Menurut Ali, pada 2010 pertumbuhan ekonomi mampu mengentaskan 1,5 juta penduduk miskin. Namun pada 2011 turun menjadi 1 juta orang dan pada 2012 merosot menjadi 890 ribu. Pada 2010, setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi, kata Ali, bisa menyerap 500 ribu angkatan kerja. Namun pada 2011 hanya menjadi 225 ribu dan pada 2012 anjlok menjadi 180 ribu penduduk. "Pemerintah harus lebih cepat melakukan pemerataan ekonomi dengan membangun pusat-pusat ekonomi baru," katanya.
Meskipun pertumbuhan ekonomi pada 2012 tumbuh 6,23 persen dan ditargetkan pada tahun ini sebesar 6,5 sampai 6,8 persen, Ali melihat pertumbuhan hanya terjadi di sektor makro saja. Sedangkan sektor rill tidak bergerak. "Padahal semakin banyak angkatan kerja yang menggantungkan hidup di sektor informal," katanya. Berdasarkan data BPS pada 2012, Ali melanjutkan, ada 70,7 juta angkatan kerja atau 62,71 persen menyemut di sektor informal.
Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan ini juga melihat jurang ketimpangan yang ditunjukan oleh indeks ketimpangan (gini ratio) yang naik dari 0,33 pada 2004 menjadi 0,41 pada 2011. Meskipun Produk Domestik Bruto naik menjadi rata-rata US$ 3000 per tahun, namun 20 persennya disumbang pemilik modal yang menguasai 48 persen kekayaan nasional.
"Sementara 40 persen lapisan terbawah hanya menguasai 16 persen kekayaan nasional. Artinya, pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati 20 persen kelompok teratas dari struktur piramida ekonomi nasiinal," kata Ali.
"Akibatnya, kemiskinan dan mengurangi pengangguran terus menurun," kata Ali dalam konfrensi pers persiapan Rapat Pimpinan Nasional ISNU, di Restoran Kelapa Dua, Senayan, Jakarta, Rabu, 27 Februari 2013.
Menurut Ali, pada 2010 pertumbuhan ekonomi mampu mengentaskan 1,5 juta penduduk miskin. Namun pada 2011 turun menjadi 1 juta orang dan pada 2012 merosot menjadi 890 ribu. Pada 2010, setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi, kata Ali, bisa menyerap 500 ribu angkatan kerja. Namun pada 2011 hanya menjadi 225 ribu dan pada 2012 anjlok menjadi 180 ribu penduduk. "Pemerintah harus lebih cepat melakukan pemerataan ekonomi dengan membangun pusat-pusat ekonomi baru," katanya.
Meskipun pertumbuhan ekonomi pada 2012 tumbuh 6,23 persen dan ditargetkan pada tahun ini sebesar 6,5 sampai 6,8 persen, Ali melihat pertumbuhan hanya terjadi di sektor makro saja. Sedangkan sektor rill tidak bergerak. "Padahal semakin banyak angkatan kerja yang menggantungkan hidup di sektor informal," katanya. Berdasarkan data BPS pada 2012, Ali melanjutkan, ada 70,7 juta angkatan kerja atau 62,71 persen menyemut di sektor informal.
Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan ini juga melihat jurang ketimpangan yang ditunjukan oleh indeks ketimpangan (gini ratio) yang naik dari 0,33 pada 2004 menjadi 0,41 pada 2011. Meskipun Produk Domestik Bruto naik menjadi rata-rata US$ 3000 per tahun, namun 20 persennya disumbang pemilik modal yang menguasai 48 persen kekayaan nasional.
"Sementara 40 persen lapisan terbawah hanya menguasai 16 persen kekayaan nasional. Artinya, pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati 20 persen kelompok teratas dari struktur piramida ekonomi nasiinal," kata Ali.
